"Ini hanya persoalan kebijakan, bukan korupsi. Bagaimana bisa menonaktifkan."
Penulis: Ita Lismawati F. Malau, Elly Setyo Rini
VIVAnews - Panitia Khusus (Pansus) Angket Century DPR RI telah mengeluarkan rekomendasi agar pejabat terperiksa dalam kasus Century nonaktif, kemarin. Tentunya, dua tokoh penting di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, akan ikut tersandung.
Upaya menonaktifkan Boediono dinilai berlebihan dan tidak mudah dilakukan, mengingat terpilihnya seorang wakil presiden melalui pemilihan umum.
"Kalau Wapres saja bisa dinonaktifkan, bukan tidak mungkin sebentar lagi Presiden bisa dinonaktifkan," kata pengamat ekonomi Faisal Basri ketika dihubungi VIVAnews melalui sambungan telepon di Jakarta, Jumat 18 Desember 2009.
Lebih lanjut Faisal menyesalkan sikap pansus yang dinilai tidak berdasarkan alasan kuat, hanya berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menurutnya sumir.
"Yang saya sesalkan, ini (rekomendasi penonaktifan) dilakukan oleh orang-orang yang tidak kredibel (Pansus Century) terhadap orang-orang yang kredibilitasnya tinggi (Sri Mulyani dan Boediono). Jadi sudah terbolak-balik dunia ini," ujar Faisal.
Alasan penonaktifan hanya dengan menggunakan data awal BPK, menurutnya, kurang kuat untuk membuktikan dua tokoh tersebut bersalah dan terbukti secara kriminal merugikan negara.
"Ini hanya persoalan kebijakan, bukan korupsi. Bagaimana bisa menonaktifkan. Kalau dua orang itu dinonaktifkan, hancur sudah benteng pertahanan kita," kata dia. • VIVAnews
Tidak
diperkenankanuntuk mengirim informasi
yang dapat di interpretasikan sebagai SARA
maupun gambar tidak senonoh, semoga
Web Site ini bermanfaat bagi kita semua.
"Ini hanya persoalan kebijakan, bukan korupsi. Bagaimana bisa menonaktifkan."
AGENDA ABOUT
US LIVE
TV SERVICES CONTACTS
